Mataram, newsmataram.id – Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Prov Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Yusron Hadi, S.T., M.UM, Kembali angkat bicara terkait aksi sejumlah penyedia jasa transportasi bandara.
Aksi ini dipicu lantaran membiasnya informasi yang tak lengkap, sejumlah penyedia jasa transportasi di areal bandara kemudian memutuskan untuk menggelar demonstrasi di sekitar jalur masuk ke Bandara Selaparang, Mataram (Senin, 21/07/2025).
Dalam aksinya, mereka mempertanyakan tentang pengadaan mobil Listrik sebanyak 30 unit oleh pihak panitia pelaksana Festival Olahraga Masyarakat Nasional (FORNAS) VIII 2025. Hal ini dianggap membuat penyedia jasa transportasi bandara merasa dirugikan.
Nyatanya, 30 unit mobil listrik yang akan digunakan untuk penyelenggaraan FORNAS VIII 2025, tidak akan dioperasikan di lingkungan bandara.
‘’Saya rasa mobil listrik ini adalah hal yang bagus ya untuk green energy. Sekarang pun sudah hal yang umum digunakan mobil Listrik itu. Bukan hal baru itu mobil Listrik,’’ ungkap Yusron saat ditemui wartawan.
‘’Jadi begini, ini serius ya. Mobil Listrik itu didatangkan tanpa menggunakan anggaran, dan penggunaannya juga bukan untuk di bandara. Nantinya semua unit mobil Listrik digunakan untuk mobilisasi wasit, juri, panitia dan tamu undangan selama berada di Mataram, dan jumlahnya hanya sekitar 30 unit saja,’’ terang Yusron.
Selain itu, para penyedia jasa transportasi juga merasa dikecewakan lantaran merasa tak dilibatkan menjadi penyedia jasa transportasi resmi FORNAS VIII 2025. Mereka berasumsi, tidak bisa merasakan gegap gempita FORNAS VIII 2025 bila tak disewa secara resmi.
‘’Ini saya sudah sampaikan sebelumnya, dan sekarang kita ulang lagi, bahwa FORNAS ini akan kedatangan lebih dari 20 ribu peserta. Sedangkan panitia hanya mengakomodir 600 diantaranya, itu hanya wasit juri dan panitia saja,’’ jelas Yusron.
‘’Dengan kata lain, ada lebih dari 19 ribu peserta yang akan memenuhi kebutuhan akomodasi dan transportasi secara mandiri,’’ tandasnya.
Yusron menghimbau kepada seluruh penyedia jasa transportasi di NTB untuk berhati-hati dalam merespon informasi yang belum terkonfirmasi. Karena nyatanya, apa yang dikhawatirkan para penyedia jasa transportasi sama sekali tidak benar. “Seyogyanya informasi terkait soal transportasi ini rujukannya ke Dinas Perhubungan,’’ pungkasnya. (mtr21/r01).
