Mataram, newsmataram.id – Sebagai otoritas Pengawas Obat dan Makanan, Badan POM tidak hanya memiliki fungsi pengawasan namun ada fungsi pelayanan publik seperti perizinan (sertifikasi), pengujian serta penyediaan informasi dan pengaduan masyarakat.
Mandat mengawal Obat dan Makanan aman, bermutu dan berkhasiat tidaklah ringan, mengingat peran strategis Obat dan Makanan terkait kesehatan, ekonomi, ketahanan nasional dan daya saing bangsa.
Sebagai unit penyelenggara pelayanan publik, Balai Besar POM di Mataram juga dituntut untuk bisa memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, salah satunya dengan memberikan akses dan pelayanan yang mudah dan cepat kepada masyarakat.
Untuk menjaring aspirasi stakeholder dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, Balai Besar POM di Mataram menyelenggarakan kegiatan Forum Komunikasi Publik (FKP).
Kegiatan yang digelar di aula BBPOM Mataram ini melibatkan berbagai unsur yang meliputi pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat, media, dan pengguna layanan sebagai bentuk nyata partisipasi publik yang inklusif.
Melalui Forum Konsultasi Publik ini, dibahas bersama rancangan dan dampak kebijakan layanan publik, harapan dan pengalaman pengguna layanan dan ruang-ruang perbaikan yang perlu segera ditindaklanjuti.
Kepala BBPOM di Mataram Yosef Dwi Irwan menyampaikan bahwa kegiatan FKP ini merupakan amanat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan PP Nomor 96 Tahun 2012, di mana keterlibatan masyarakat menjadi pilar penting dalam menciptakan layanan publik yang adil, transparan, dan akuntabel.
“Melalui forum ini, BBPOM di Mataram ingin membuka ruang dialog dua arah yang konstruktif antara penyelenggara dan pengguna layanan, agar tercipta sinergi dalam menyusun dan mengevaluasi kebijakan pelayanan publik yang lebih responsif dan adaptif” ujar Yosef .
Ditambahkan, sebagai unit pelayanan publik, kami terus melakukan berbagai langkah perbaikan mulai dari peningkatan kompetensi SDM, pemenuhan sarana prasarana yang inklusif (termasuk bagi kelompok rentan), pengembangan berbagai inovasi layanan berbasis digital, hingga penguatan budaya kerja yang berorientasi pada kepuasan publik.
‘’Namun kami sadar, keberhasilan pelayanan tidak hanya ditentukan oleh penyelenggara, tetapi juga sangat bergantung pada masukan, kritik, dan aspirasi dari masyarakat,” lanjut Yosef.
Berbagai inovasi layanan publik telah dilakukan, seperti Gemilang Pro UMKM yang terbukti mampu meningkatkan jumlah Nomor Izin Edar (NIE) BPOM yang terbit, mengawal investasi dan meningkatkan omzet penjualan, khususnya UMKM.
Selain itu juga ada inovasi layanan pegujian sampel narkotika, yaitu: Layanan One Day Service (ODS) dan Layanan ODS Weekend dan One Hour Sevice (OHS), serta inovasi Gas Paman (Keluarga Sadar Pangan Aman) untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keamanan pangan melalui pedagang sayur keliling.
“Ahamdulillah melalui perjuangan tak kenal lelah, kami telah lolos seleksi administrasi di KemenPAN untuk Predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), mohon doa dan dukungan dari Bapak Ibu semua agar kami dapat merih WBBM tahun ini,” harap Yosef.
Yosef berharap forum ini menjadi media untuk menyelaraskan harapan masyarakat dengan kapasitas penyelenggara, sekaligus meminimalisasi potensi kebijakan yang kurang tepat sasaran.
‘’Kami sangat menantikan masukan ataupun kritik yang membangun dari Bapak / Ibu demi mewujudkan pelayanan publik BBPOM di Mataram yang prima, berintegritas, dan berdampak langsung bagi masyarakat. Mendukung NTB Makmur Mendunia dan Mewujudkan Indonesia Emas 2045,” pungkas Yosef.
Gubernur Nusa Tenggara Barat dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB Lalu Hamzi Fikri secara resmi membuka kegiatan FKP BBPOM di Mataram.
“Saya mengapresiasi atas penyelenggaran kegiatan FKP ini dan kepada para peserta FKP agar dapat memanfaat kegiatan ini dengan memberikan masukan, saran ataupun kritik yang membangun guna peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima di Balai Besar POM di Mataram,”katanya.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, menyoroti berbagai tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan, seperti peredaran dan penyalahgunaan obat Tramadol dan Trihexyphenidil, peredaran produk ilegal secara online, higiene sanitasi pangan lokal yang belum sesuai standar dan masih rendahnya literasi masyarkat tentang Obat dan Makanan yang aman.
“Forum ini sangat strategis untuk memperkuat sinergi antar instansi, banyak persoalan bisa kita selesaikan jika kita mau duduk bersama. Kehadiran media dan masyarakat sebagai subjek pelayanan sangat menentukan kualitas layanan BBPOM di Mataram ke depan,” tegasnya.
Dia berharap melalui kegiatan FKP ini BBPOM di Mataram dapat semakin meningkatkan kualitas layanan publiknya, meningkatkan perlindungan kepada masyarakat, meningkatkan daya saing pelaku usaha serta mendukung tumbuh kembang ekonomi untuk mewujudkan NTB Makmur Mendunia. (mtr02/r01).
