Mataram, newsmataram.id – Pemerintah pusat mengingatkan kepala daerah baik gubernur maupun bupati walikota, untuk mengantisipasi isu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang akan terjadi, termasuk di provinsi NTB.
Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. Hassanudin, juga mengikuti rapat koordinasi yang diadakan secara virtual antisipasi maraknya isu pemutusan hubungan kerja (PHK) dan persiapan penetapan Upah Minimum Tahun 2025.
Rapat tersebut dipimpin Mendagri, Tito Karnavian, dan Menaker Prof. Yassierli dan dihadiri oleh para Gubernur dan Bupati serta pejabat dari berbagai provinsi di Indonesia.
Menteri Tenaga Kerja, Yassierli memberikan sejumlah arahan kepada pemerintah daerah untuk membangun sistem peringatan dini PHK, agar dapat diketahui adanya potensi PHK di perusahaan pada masing-masing Daerah, mendorong perusahaan dan pekerja untuk mengoptimalkan dialog sosial dalam mencari solusi terbaik, agar kelangsungan berusaha dan bekerja tetap terjaga, serta koordinasi dengan KADIN dan APINDO setempat tetap terjalin.
“Memitigasi resiko PHK dengan cara membuat sistem peringatan dini PHK, agar dapat diketahui adanya potensi PHK di perusahaan,” tegasnya.
Rapat virtual ini, juga membahas agenda penting ketenagakerjaan dengan tujuh sub point. Dimana Mendagri Tito mengajak semua kepala daerah untuk segera membuat strategi cepat berupa dialog antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah dalam proses penetapan upah agar tercapai kesepakatan yang adil bagi semua pihak.
“Segera untuk aktifkan langkah-langkah preventif antara pemerintah dengan pengusaha yang diwakili APINDO dan KADIN serta para buruh pekerja yang diwakili oleh organisasinya masing-masing,” ujar Mendagri Tito via Zoom, Kamis (31/10/2024).
Mendagri juga meminta untuk melibatkan Forkopimda, baik dari Kepolisian, TNI, Kejati, Kejari, dan kejaksaan. Ini penting dilakukan untuk menyatukan satu kepahaman. “Sertakan Forkopimda baik dari kepolisian kemudian TNI, Pangdam dan dandim dan kejaksaan untuk rapat, sehingga mereka paham bahwa keputusan sudah diambil,” tandasnya.
Mendagri berharap, agar sub point isu yang didiskusikan dalam rapat dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan mendapatkan resiko yang sangat kecil. “Semoga Allah SWT memberikan kemudahan dan isu yang kita kerjakan ini mendapatkan resiko yang kecil,” pungkasnya. (r01/dk31).
