Mataram, newsmataram.id – Transparansi dalam tata kelola pemerintahan adalah kewajiban pelayanan kepada masyarakat. Keterbukaan informasi tidak hanya tentang penghargaan, tapi komitmen untuk terbuka dalam pengelolaan pemerintahan.
‘’Namun demikian, transparan tidak identik dengan telanjang,’’ kata Penjabat Gubernur Hassamudin, pada acara Anugerah Keterbukaan Informasi Publik, di Mataram, Kamis (24/10/2024).
Hassanudin mengapresiasi keterbukaan informasi NTB sebagai modal meraih kepercayaan publik. Keterbukaan informasi untuk mencegah korupsi kolusi dan nepotisme seharusnya dapat mendorong partisipasi publik dalam pembangunan, karena sesuai Undang Undang KI saat ini akses informasi bagi publik merupakan hak yang dijamin konstitusi.
Penjabat Gubernur berharap seluruh badan publik yang telah dan belum mendapatkan predikat informatif agar berkomitmen dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi pelayanan masyarakat dalam pemerintahan yang demokratis.
‘’Agar hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik oleh KI NTB ini dapat bertahan dengan capaian sebagai pemerintah provinsi Informatif selama lima tahun berturut turut nasional,’’ katanya. (r01/dk24).
