Jakarta, newsmataram.id – Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini menilai saat ini Indonesia tengah mengalami kemunduran demokrasi yang signifikan pasca Pilpres 2024.
Hal itu ia sampaikan dalam webinar bertema “Koalisi Besar Menuju Demagog Otoriter” yang diselenggarakan oleh LP3ES dan Universitas Paramadina pada Sabtu (18/5/2024).
Menurutnya, fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia, namun juga di berbagai negara lain seperti Rusia, Amerika Serikat di era Trump, India, Myanmar, dan kembalinya dinasti Marcos di Filipina.
Karenanya, Didik mendorong harus ada masyarakat sipil yang terus mendorong untuk menolak dan menyikapi kemunduran demokrasi ini.
“Kemunduran demokrasi boleh terjadi di mana saja, tetapi jika masyarakat di suatu negara tidak menghendaki itu terjadi, maka kemunduran demokrasi bisa dicegah,” ujar Didik.
Ia meyakini jika masyarakat sipil cukup kritis dan vokal menyuarakan penolakan kemunduran demokrasi, maka pemimpin negara akan canggung menjalankan praktik-praktik anti demokrasi kecuali pemimpin yang lupa ingatan.
Didik juga menyerukan agar para intelektual segera melakukan langkah-langkah kritis untuk menegakkan aturan hukum dan mekanisme check and balance.
Sementara, Direktur Eksekutif LP3ES, Wijayanto Samirin menyatakan bahwa dari segi demokrasi, ekonomi politik, dan aspek lainnya, Indonesia sedang berada di titik nadir.
Ia mengibaratkan dunia politik seperti toilet dalam satu rumah yang kotor dan berbau, dengan air kotor yang menyebar ke seluruh bagian rumah.
“Malangnya, yang terjadi saat ini, adanya politisasi yang luar biasa atas birokrasi. Dulu, masih bisa kita sebut birokrasi netral secara politik. Tetapi sekarang, birokrasi menjadi alat politik. APBN-APBD menjadi amunisi politik,” ujar Wijayanto.
Wijayanto juga menyoroti bahwa koneksi telah menggantikan efisiensi dalam sektor bisnis. Proyek-proyek besar kini lebih sering dilakukan melalui koneksi ketimbang melalui tender terbuka.
“Terlebih sayang, ‘ruang tamu’ rumah, ikut kotor sekali. Dunia akademik perguruan tinggi, civil society semakin banyak yang takut bicara. Terpengaruh oleh politisasi,” ujarnya.
Ia memperingatkan bahwa kasus korupsi di Kementerian Pertanian merupakan wajah paling buruk dari birokrasi Indonesia.
“Korupsi di Kemen Pertanian bisa jadi terjadi di tempat lain birokrasi. Karena typology korupsi di Indonesia seperti puncak gunung es,” tegasnya.
Kondisi ekonomi yang semakin tergantung pada sumber daya alam (SDA) juga menjadi perhatian. Wijayanto menjelaskan bahwa meskipun pengungkapan ke publik selalu menampilkan hal-hal baik, fundamental ekonomi domestik sebenarnya sangat rapuh.
“Pertama, semakin tergantung pada SDA, padahal negara-negara ASEAN sudah mengekspor teknologi tinggi. Sementara kita masih berkutat dalam ekspor komoditas/bahan mentah (60% ekspor komoditas). Sedang terjadi penurunan global supply chain dan bukannya menaik,” pungkasnya. (jk01/vr18).
