Jakarta, newsmataram.id – Kebijakan politik luar negeri merupakan salah satu kebijakan yang penting dalam menjalankan roda pemerintahan. Seiring masa Pilpres 2024, Universitas Paramadina memandang hal tersebut menjadi hal yang penting untuk dikritisi, termasuk bagaimana menimbang visi dan misi para capres dalam menjalankan politik luar negeri nantinya.
Diskusi bertajuk “Catatan Awal Tahun: Menimbang Visi dan Misi Capres dan Evaluasi ttg Politik Luar Negeri” yang berlangsung Kamis (11/1/2024) tersebut menghadirkan Rektor Universitas Paramadina, Prof. Dr Didik. J Rachbini sebagai pembicara pembuka.
Kemudian hadir pula Doktor Ilmu Pertahanan Universitas Pertahanan RI, Theo L. Sambuaga, M. Riza Widyarsa, Peni Hanggarini, dan Asriana Issa Sofia, yang ketiganya adalah dosen Prodi HI Universitas Paramadina.
Saat menyampaikan materinya, Peni Hanggarini memberikan apresiasi terhadap pencapaian diplomasi kebijakan luar negeri Indonesia selama 10 tahun terakhir, terutama dalam penguatan Diplomasi Ekonomi, Diplomasi Perlindungan WNI, Diplomasi Kedaulatan, dan Diplomasi Indonesia bagi perdamaian dan stabilitas di kawasan dan dunia.
“Pandangan terhadap kebijakan luar negeri Indonesia di masa mendatang dapat disampaikan bahwa terdapat tantangan dari Lingkungan Eksternal seperti, Dampak Rivalitas di Indo-Pasifik, Dampak potensi perang berlarut, Tantangan terhadap sentralitas ASEAN dan Peluang kerjasama organisasi antar kawasan,” ujar Hanggarini.
Selain itu, ia memberikan masukan terhadap kebijakan luar negeri masa mendatang yakni, pertama, perlu strategi kebijakan luar negeri dan diplomasi berdasarkan prioritas sumber daya yang dimiliki. Kedua, perlu inisiatif strategis yang mendukung visi Indonesia.
“Ketiga, peningkatan sumber daya diplomasi, sinergi antar aktor, kepemimpinan , keterlibatan publik, sistem yang demokratis, dan Keempat adalah peningkatan diplomasi pertahanan maritim,” ungkap Hanggarini.
Kendati demikian, Indonesia juga memiliki kelematan dalam hal diplomasi dan pengambilan keputusan, menurut Theo L. Sambuaga, Indonesia memiliki kelemahan dalam pengambilan keputusan di ASEAN, terutama dalam kasus isu Rohingya dan sengketa Laut Cina Selatan (LCS).
“Keputusan soal LCS tidak bisa diambil kesepakatan bersama karena masalah claim contra claim antara negara-negara ASEAN dan China,” ujarnya.
Ia menyampaikan bahwa sengketa LCS sampai sekarang belum menyepakati dan belum bisa melaksanakan Code of Conduct dari agenda penyelesaian soal LCS yang dibuat di Phnom Penh Vietnam pada November 2000 antara ASEAN dan China. (jk01/vr11)
