Lombok Barat, newsmataram.id – Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal meninjau lokasi terdampak banjir di Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat. Dalam kunjungan tersebut, Gubernur memetakan penanganan banjir dalam tiga tahap, yakni jangka pendek, menengah, dan panjang.
“Tadi langsung sama Bupati Lombok Barat kita turun langsung. Intinya kita memetakan ada kebutuhan jangka pendek, kebutuhan jangka menengah, kebutuhan jangka panjang,” ujar Gubernur, Rabu (14/1/2026).
Untuk penanganan jangka pendek, memastikan kebutuhan dasar warga terdampak telah terpenuhi melalui kolaborasi Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, dan Baznas. Fokus berikutnya adalah pembersihan drainase dan normalisasi aliran air, mengingat intensitas hujan masih tinggi.
“Selimut, kebutuhan dasar, sembako dan sebagainya sudah didrop. Ini sudah kita identifikasi tadi kebutuhannya. Dan kebutuhan jangka pendeknya juga adalah membersihkan drainase. Jadi kita sudah sepakat tadi sama pemerintah Lombok Barat, semua peralatan kita datangkan, termasuk ekskavator kecil dari Provinsi kita datangkan,” jelasnya.
Ia juga menginstruksikan Balai Wilayah Sungai (BWS) untuk segera mengerahkan alat berat guna mengeruk sedimentasi sungai yang menjadi penyebab utama luapan air. “Tadi BWS sudah kita panggil, BWS nanti akan turunkan ekskavator, mengambil sedimentasi ini masukkan ke karung, dijadikan tanggul dulu sementara. Karena problemnya ada di situ, utamanya di sungai sama di drainase,” tambahnya.
Untuk jangka menengah, Gubernur menekankan pentingnya pemulihan lingkungan di kawasan hulu, khususnya perbukitan yang mengalami degradasi fungsi resapan air. “Nah jangka menengah nanti mau nggak mau kita harus memperbaiki kondisi bukit-bukit yang sudah gundul-gundul ini. Tidak bisa tidak, kita harus perbaiki. Mau kita kerjain kayak apapun akan balik lagi situasinya seperti ini karena sedimentasi ini terjadi karena sudah nggak ada lagi penahan, nggak ada lagi catchment area di bukit-bukit kita,” tegasnya.
Gubernur juga memberikan peringatan kepada perangkat desa agar lebih selektif dalam mengeluarkan rekomendasi administrasi pertanahan yang berpotensi merusak lingkungan. “Saya udah bilang sama Pak Kades, jangan lagi keluarkan rekom-rekom. Harus cek betul rekom itu dampaknya terhadap lingkungan. Jangan sembarangan lagi ngeluarkan rekom-rekom. Ini kan dulu banyak rekom yang dikeluarkan, akhirnya kemudian menjadi dasar untuk membuatkan sertifikat-sertifikat,” tandasnya. (ikp14/r01).