Jakarta, newsmataram.id – Kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang juga Sekjen Forum Kabah Membangun (FKM) Hasan Husaeri Lubis mendesak agar Plt Ketua Umum DPP PPP Mardiono segera mengundurkan diri.
“Segera mengundurkan diri dari jabatannya dan menugaskan salah satu wakil ketua umum untuk menggelar Muktamar Luar Biasa (MLB) dalam tempo yang sesingkat-singkatnya,” ujarnya dalam pernyataan resmi, Minggu (31/3/2024).
Hasan Husaeri Lubis atau yang akrab disapa Ucen mengatakan, desakan ini muncul setelah melihat hasil pemilu di mana PPP terjerembab dan tidak dapat menempatkan kadernya lolos ke DPR RI.
Menurut Uncen, kelemahan mendasar PPP di bawah kepemimpinan Mardiono adalah ketidak mampuan DPP dalam menjawab tanda-tanda zaman dan kehendak arus bawah umat.
“Pemimpin yang demikian hanya akan membuahkan kehancuran,” ujarnya.
Uncen juga menilai selama ini Mardiono terlena dengan jabatan Plt. Sementara jabatan itu bukanlah hasil muktamar.
“Jadi dia enggan letakkan senjata. Jika dia punya nyali dan kader sejati PPP harusnya tahu diri dan mundur dari jabatan Plt Ketua umum. Apa susahnya sih,” dorongnya.
Uncen juga menyebut sejumlah nama potensial yang memiliki rekam jejak bagus di dalam perpolitikan nasional.
“Di antaranya Drs Hasrul Azwar, Prof Dr Husnan Bey Fanani, Dr Awiek, Dr Aras, Dr Rudiman dan lain-lainnya. Mereka diharapkan akan mampu mendongkrak untuk mempertahankan eksistensi PPP. Sehingga di Pemilu 2029 PPP akan kembali menempatkan kadernya di Gedumg DPR Senayan, ” tegasnya.
Dalam rekapitulasi pileg 2024 oleh KPU, PPP memperoleh 5.878.777 suara dari total 84 daerah pemilihan (dapil). Jika berbanding dengan jumlah suara sah Pileg DPR RI 2024 di yang mencapai 151.796.630 suara, PPP hanya meraup 3,87% suara.
Hasil ini membuat PPP tidak mencapai ambang batas parlemen 4%, dan merupakan hasil terburuk PPP selama berkontestasi dalam pemilu Indonesia.
Sebagai perbandingan, pada pemilu 2019, PPP meraih 6.323.147 suara. Perolehan itu setara 4,52% sehingga partai berlambang Ka’bah itu mendapat 19 kursi di DPR RI periode 2019-2024. (jk01/vr31).