Lombok Utara, newsmataram.id – Untuk menyerap aspirasi para perempuan di Lombok Utara, Lembaga Pengembangan Sumber Daya Mitra (LPSDM) menggelar Musyawarah Perempuan Daerah untuk Perencanaan Pembangunan Tahun 2024, di Aula Kantor Bupati, Sabtu (16/3/2024).
Musda Perempuan yang diikuti oleh sekitar 110 peserta ini dibuka langsung oleh Bupati yang diwakili oleh Plh. Sekda KLU Kawit Sasmita, SH. Turut hadir juga Direktur LPSDM (NTB) Ririn Hayu Diani, Ketua GOW KLU Yunita Apriliana Danny Karter F. R para kepala PD KLU.
Plh. Sekda Kawit Sasmita mengatakan, peran perempuan sangatlah penting tidak hanya dalam kehidupan rumah tangga saja melainkan bagaimana perempuan ikut serta dalam membangun daerah.
Banyak sekali persoalan yang melibatkan para perempuan ikut andil didalamnya seperti bagaimana membantu pemerintah dalam mengatasi stunting,gizi, kesehatan serta lainnya. “Pemda KLU mengpresiasi LPSDM yang telah menyelenggarakan kegiatan Musda, dimana dalam forum ini akan menghasilkan pemikiran-pemikiran untuk kemajuan daerah,” katanya.
Direktur BPSDM (NTB), Ririn Hayu Diani. Menjelaskan, Musda Perempuan di KLU untuk melibatkan perempuan serta ikut berpartisipasi dalam pembangunan dengan ikut serta merumuskan isu-isu, analisis dan memberikan usulan berkaitan dengan perempuan dan kelompok marginal berperspektif baik kesetaraan gender, disabilitas, dan Inklusi Sosial atau GEDSI.
“Ada sembilan agenda yang diintegrasikan dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional dan daerah, dimana kelompok akar rumput mendapat dukungan publik yamg mendukung prioritas pembangunan,” jelasnya.
Musda Perempuan sebagai satu proses mengumpulkan berbagai aspirasi yang juga menjadi pointer di KLU yang akan dibawa dalam musyawarah perempuan nasional dalam penyusunan RPJP tahun 2025-2045, untuk mendukung visi dan misi pemerintah menuju Indonesia Emas.
Penyusunan RPJP 2025 – 2045 menuju Indonesia Emas dan penyusunan RPJMN/RPJMD di lingkup kementerian/lembaga dan pemerintah daerah menjadi sangat strategis, untuk partisipasi perempuan dan isu-isu krusial baik di daerah dan nasional.
Agenda prioritas, isu kemiskinan dan perlindungan sosial Perempuan Pekerja PMI, PRT, Korban TPPO, Kerja Layak, pekerja dengan disabilitas, Penghapusan Perkawinan Anak; Ekonomi Perempuan; Kepemimpinan Perempuan, Partisipasi Perempuan dalam Pengambilan Keputusan; Kesehatan Perempuan, Kesehatan Mental, Kesehatan Reproduksi Remaja dan Perempuan, Perempuan dan Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sumber Daya Alam, Masyarakat Adat, Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dan Perempuan dan Anak yang Berhadapan dengan Hukum.
“Pelaksanaan musyawarah perempuan ini dilakukan secara berjenjang dan telah berlangsung mulai dari desa sampai nasional dengan mekanisme 2 tahapan secara online dan offline dan puncak pelaksanaan Munas Perempuan 2024 nanti pada tanggal 21 April 2024,”jelasnya.
Dalam proses pelaksanaan Musda, kerjasama kolaborasi antara Kementerian PPPA, INKLUSI dan Bappenas dengan cakupan wilayah adalah di 38 provinsi dengan perwakilan kabupaten dan desa.
Musda terdiri dari wilayah program INKLUSI dan wilayah DRPPA Kementerian PPPA serta jaringan organisasi masyarakat yang fokus pada isu perempuan, anak, disabilitas, dan kelompok marginal.
Untuk representasi INKLUSI di nasional meliputi organisasi: KAPAL Perempuan, PEKKA, YAKKUM, PERMAMPU, Migrant CARE, Aisyiyah, Bhakti, SIGAB, Kemitraan, PKBI, LAKPESDAM dan Sekretariat INKLUSI.
“Peserta Musda ini diikuti sekitar 110 orang peserta yang terdiri dari unsur komunitas perempuan dari berbagai kelompok, diantara Sekolah Perempuan, kelompok Pekka, disabilitas dan kelompok rentan dan marjinal,Pemda dan NGO,” jelasnya. (lu01/den16).