Lombok Utara, newsmataram.id – Bupati Lombok Utara H. Djohan Sjamsu, SH menegaskan, pembangunan Kabupaten Lombok Utara masih menghadapi tantangan yang cukup berat, mulai dari potensi pelambatan ekonomi, risiko inflamasi, hingga perubahan iklim yang tidak menentu.
Penegasan itu disampaikan bupati saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), untuk penyusunan RKPD Kabupaten Lombok Utara Tahun 2025, di Hotel Louis Kiene Resort, Pemenang (28/2/2024).
Menurut Bupati, tantangan yang dihadapi ini, berpengaruh terhadap penurunan persentase penduduk miskin di Lombok Utara pada tahun 2023, berdasarkan data BPS KLU persentase penduduk miskin di Lombok Utara tahun 2023 mengalami penurunan hanya sebesar 0,13 persen menjadi 25,8 persen dari tahun sebelumnya yaitu 25,93 persen.
“Dari rilis BPS tentang meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi di KLU tahun 2022 yang tumbuh positif sebesar 3,49 persen pada tahun 2022 sektor yang mengalami laju pertumbuhan tertinggi adalah sektor akomodasi dan makan minum atau aktivitas pariwisata yang mengalami peningkatan sebesar 34,87 persen,” jelasnya.
Musrenbang RKPD dengan tema “Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat dan Pelayanan Publik” dihadiri juga oleh Direktur Penyerasian Pembangunan Daerah Khusus Kemendes PDTT RI, Dr. Dwi Rudi HartoyoHartoyo, M.Si, Wakil Bupati Lombok Utara Danny Karter Febrianto R, ST., M.Eng, Anggota Forkopimda, Ketua TP PKK KLU Hj. Galuh Nurdyah Djohan Sjamsu, Ketua GOW KLU Yunita Aprilina Danny Karter, Ketua Bhayangkari Cabang Lombok Utara Mira Didik Putra Kuncoro , para Staf Ahli, Asisten, para kepala OPD,Camat dan Kepala Desa.
Kondisi keuangan daerah di tahun 2024 mengalami peningkatan, hal tersebut dikarenakan naiknya PAD dan nainnya pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Mengacu pada TKP tahun 2025 dari BAPPENAS, maka arah pembangunan di KLU tahun 2025 berfokus pada pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, penguatan daya saing usaha, percepatan pembangunan infrastruktur dasar.
Dalam perencanaan dan pelaksanaan program pemerintah, harus dengan upaya dan kerja keras bersama sehingga memberikan dampak secara langsung kepada masyarakat, selain itu pelaksanaan pembangunan harus memanfaatkan tenaga kerja lokal.
“Pesan saya dalam Musrenbang kali ini agar seluruh pihak betul-betul mendahulukan program kegiatan yang memang menjadi prioritas untuk disepakati bersama sebagai rencana pembangunan daerah pada 2025 mendatang,” tandasnya.
Kaban Bappeda Provinsi yang diwakili oleh Fungsional Perencanaan Madya Bappeda Provinsi NTB Sri Suparti, SH., ME menjelaskan, berdasarkan data BPS tahun 2024, indeks pembangunan manusia di KLU mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2022 sejumlah 67,09 persen pada tahun 2023 menjadi 68,02 persen.
Sedangkan jumlah tingkat pengangguran terbuka di Lombok Utara mengalami penurunan yang signifikan, berdasarkan data BPS pada tahun 2020 jumlah PTP di KLU sebanyak 3,01 persen, pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 1,75 persen dan pada 2022 menjadi 0,38 persen.
“Tingkat kemiskinan ektrem tertinggi kabupaten/kota se NTB pada tahun 2022 KLU merupakan Kabupaten tertinggi dengan jumlah sebanyak 11,97 persen,” tandasnya.
Kepala Bappeda Gatot Sugiartono, ST melaporkan, tujuan pelaksanaan Musrenbang RKPD KLU tahun 2025, untuk mewujudkan perencanaan pembangunan partisipatif yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaiaan permasalahan serta untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan usulan rencana kegiatan pembangunan desa dan kecamatan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah.
“Musrembang RKPD ini dihadiri 300 orang peserta yang merupakan utusan kecamatan dan undangan. Dengan mengusung 548 usulan program kegiatan pembangunan dari 5 kecamatan dan Pokok pikiran dari DPRD Lombok Utara,” rincinya.
Musrenbang RKPD Tahun 2025 merupakan tahun ke-4 untuk periode RPJMD tahun 2021-2026, dalam perjalanan sampai dengan tahun 2023 capaian indikator makro memiliki GAP yang rendah dengan kata lain mendekati ketercapaian.
Capaian indikator makro dengan Gap yang relative tinggi, yaitu tingkat kemiskinan dengan target pada akhir masa RPJMD 19.49 persen, dengan capaian tahun 2023 baru sebesar 25,80 persen atau terdapat GAP sebesar 6,31 persen , sehingga diperlukan kerja keras bersama untuk pencapaian targetnya.
“Hal ini menjadikan dasar untuk tema RKPD tahun 2025 yaitu “Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat dan Pelayanan Publik” akan dilakukan melalui intervensi sektor Pendidikan, Kesehatan, peningkatan pendapatan secara inklusif dan tentunya didukung oleh pelayanan publik yang prima,” tutupnya. (lu01/sha28).