Lombok Utara, newsmataram.id – Bupati Lombok Utara, H. Djohan Sjamsu SH, menegaskan, dalam mengatasi beberapa persoalan di daerah termasuk juga berkaitan dengan kemiskinan ekstrem, Pemda selalu menyisihkan sebagian dana daerah yang diperuntukkan untuk mengatasi beberapa persoalan di masyarakat.
Selain melalui dana APBD,dalam mengatasi beberapa persoalan dilakukan melalui Baznas KLU melalui dana zkaat, infaq, sedekah dengan harapan kehidupan masyarakat dapat membaik selaras dengan perkembangan daerah.
“Melalui beberapa upaya dan program yang telah dilakukan, angka kemiskinan KLU mengalami penurunan hingga tahun 2023 angka kemiskinan di daerah masih 25 persen,” katanya saat menyerahkan secara simbolis Bantuan sosial peralatan rumah tangga dan paket sembako kepada masyarakat Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim (P3KE), Senin 18 Desember 2023.
Melalui program yang diberikan diharapkan Lombok Utara keluar dari daerah tertinggal dan angka kemiskinan KLU terus menurun kedepannya terlebih dengan adanya pembangunan yang terus dilakukan, masyarakat dapat bangkit kembali dan ekonomi masyarakat mengalami kemajuan
Berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Utara dalam menurun angka kemiskinan khususnya kemiskinan ekstrim di KLU, seperti pemberian sembako, pemberian alat masak.
Bantuan sosial peralatan rumah tangga dan paket sembako kepada masyarakat Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim (P3KE) diserahkan Bupati didampingi Kadis Sosial PP dan PA Faturrahman S.ST, Inspektur Inspektorat KLU H. Zulfadli SE, Camat Tanjung Masjudin Ashari, SE.,ME.
Kadis Sosial PP dan PA Faturrahman melaporkan sebelumnya dalam data yang dirilis oleh Kemenko PMK bahwa masyarakat KLU yang masuk dalam katagori miskin ekstrim berjumlah 33.152, setelah dilakukan verifikasi dan validasi ulang temukan 1.045 KK miskin ekstrim di KLU.
“Kategori Miskin ekstrim dapat dilihat dari beberapa aspek diantaranya dari segi pemenuhan makanan sangat tergantung dari bantuan sosial yang ada, tidak memiliki aset yang berharga, tidak memiliki pekerjaan atau tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari,” katanya.
Dari 1045 KK terdapat 513 KK yang rumahnya tidak layak huni, oleh karenanya Pemda melalui Dinas PUPR-Perkim pada tahun 2023 secara bertahap memulai pembangunan rumah sejahtera terpadu. “Saat ini sudah terbangun 8 unit dan pada tahun 2024 akan dianggarkan kembali sebanyak 115 rumah,” jelasnya.
Paket diserahkan secara bertahap untuk hari pertama diserahkan pada masyarakat Kecamatan Tanjung, Kemudian disusul nantinya untuk masyarakat Kayangan,Bayan, Gangga dan Pemenang. (lu01/sha18)